Undang-Undang Judi Bulgaria Yang Baru Berencana Untuk Menutup Lebih Dari 600 Casino

Undang-Undang Judi Bulgaria Yang Baru Berencana Untuk Menutup Lebih Dari 600 Casino

Sebuah undang-undang di Bulgaria telah diperkenalkan yang dimana akan membuat lebih dari 600 pusat judi di negara tersebut ditutup sebagai bagian dari tujuan melawan adiksi judi.

Undang-Undang ini diperkirakan oleh pemimpin dari sayap kanan yaitu National Front of Salvation of Bulgaria (NFSB) Valeri Simeonov yang akan menutup semua casino dan pusat judi lebih dari maksimal 10 resort yang terletak didalam 20km pada perbatasan Bulgaria dan berada didalam hotel bintang 5.

Ini akan membuat sekitar 638 casino dan pusat judi ditutup hingga akhir 2025.

Undang-Undang Judi Bulgaria Yang Baru Berencana Untuk Menutup Lebih Dari 600 Casino

Undang-undang ini juga menyatakan siapa saya yang dapat masuk ke casino, pusat judi dan taruhan online akan diperiksa oleh pendaftaran adiksi judi dan hanya negara yang dapat menawarkan judi online di casino.

Simeonov mengatakan bahwa penutupan casino dan pembatasan sebagai bagian dari rencana melawan pengurangan masalah judi di Bulgaria, membandingkan ini ke pandemi COVID-19.

Ia mengatakan, “Anda tahu ini adalah pandemi seperti virus corona. Terdapat kasus bunuh diri, mengadaikan rumah, kehilangan semuanya. Ini harus dihentikan.”

Pemimpin NFSB juga mengakui bahwa undang-undang ini dapat menjadi bunuh diri bagi partai NFSB dan akan mengurangi sumber pendanaan partai akan tetapi hal ini harus dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah di kemudian hari.

Sebagai tambahan, partai pemerintah yaitu GERB memasukan undang-undang judi buatan mereka sendiri yang mana akan menggantikan Komisi Judi Negara dengan badan otoritas judi yang baru setelah para pejabat utama di komisi dituduh terlibat korupsi pada Februari lalu.

Proposal dari GERB ini juga akan mengizinkan operator Bulgarian Sports Totalizator yang dimiliki negara untuk menawarkan permainan online.

Asosiasi Judi Bulgaria (BTAGI) melalui presiden-nya, Angel Iribozov mengatakan bahwa rencana ini akan membuat naiknya aktivitas pada pasar ilegal dan ujungnya berpotensi untuk mengurangi pendapatan pajak bagi negara.